MUNGKIN saja. Wacana pemindahan ibu kota mencuat beberapa pekan belakangan di media. Wacana ini muncul dengan persoalan kemacetan arus lalu lintas yang parah di Jakarta. Apalagi pada pagi atau sore hari.
Sampai saat ini, baru Palangkaraya yang menyatakan secara terbuka untuk menjadi ibu kota. Kota yang terletak di Kalimantan Tengah ini memang memiliki historis. Yaitu pada saat Soekarno merencanakan ibu kota berada di wilayah dengan luas 2.678,51 km per segi ini, sebelum Indonesia meraih kemerdekaan.
Kalau pun pada akhirnya wacana ini direalisasikan, butuh waktu setidaknya minimal selama 26 tahun. Tentu saja pemindahan ibu kota itu memakan biaya yang tidak sedikit. Dari puluhan triliun hingga ratusan triliun.
Kemacetan arus lalu lintas bukan hanya terjadi di Jakarta. Di beberapa kota besar, seperti Bandung, Jogjakarta, Surabaya, dan Medan, volume kemacetan terus mengalami peningkatan. Satu di antara penyebab adanya kemacetan ini adalah bertambahnya jumlah kendaraan roda dua dan roda empat.
Namun, seperti yang diungkapkan Budiarto Sambazy pada Kompas edisi Sabtu (31/7), produsen otomotif jangan dipersalahkan. Budi mengatakan bahwa yang seharusnya melakukan instropeksi adalah para pengendara itu sendiri.
Terlepas dari apapun penyebab kemacetan arus lalu lintas, dan berdampak adanya wacana pemindahan ibu kota, Jakarta harus lah tetap menjadi ibu kota. Kemacetan lebih disebabkan adanya penumpukan massa dalam waktu yang bersamaan. Seperti di siang hari atau sore hari.
Pulau Kalimantan mungkin bisa menjadi satu alternatif pemindahan ibu kota. Akan tetapi, sepertinya belum terlalu prioritas untuk memindahkan ibu kota. Apalagi harus keluar Pulau Jawa. Opini ini, bukan mengarahkan kepada Jawaisme.
Di Pulau Jawa sendiri, masih banyak ditemukan lahan yang belum tersentuh. Bercermin kompleksitas persoalan dan keterbatasan yang ada di negeri ini, sebaiknya pemindahan masih logis dan memungkinkan terletak tidak jauh dari Jakarta.
Harus diakui, pemerataan belum sampai ke beberapa pelosok. Masih banyak orang yang belum mendapatkan pendidikan dan kehidupan secara laik. Pembangunan masih bersifat sentralisasi dan menyentuh ranah perkotaan.
Seharusnya, pemerataan pembangunan, khususnya infrastruktur untuk menggiatkan kegiatan ekonomi masyarakat yang menjadi prioritas. Bukan secara mudah berdiskusi tentang wacana pemindahan ibu kota. Biarlah wacana itu menjadi pertimbangan selanjutnya, ketika pemerataan benar-benar bisa direalisasikan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar